Berita

Pengadaan Bahan Perpustakaan

PENGEMBANGAN KOLEKSI (PENGADAAN) BAHAN PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI MELALUI PROSES PEMBELIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN KHUSUSNYA PASAL 38 AYAT (4) HURUF d

Latar belakang

Perpustakaan Nasional RI adalah lembaga pemerintahan non kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Koleksi perpustakaan sangat perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pengembangan koleksi dilaksanakan dalam rangka mendukung visi Perpustakaan Nasional “Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia gemar membaca”. Visi tersebut menyiratkan bahwa penyediaan bahan perpustakaan harus lengkap, baik yang bersifat fisik, kerjasama antar perpustakaan,  maupun online di dunia maya. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional RI mengatur tentang pengembangan koleksi dalam lingkup 5W dan 1H, yakni bahan perpustakaan apa (What) yang diadakan / dikembangan; kenapa (Why) bahan perpustakaan diadakan/dikembangkan; dimana (Where) bahan perpustakaan diperoleh, kapan (When) bahan perpustakaan diadakan, siapa (Who) yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan perpustakaan, dan bagaimana (How) mekanisme pengadaannya.

Mekanisme pengembangan koleksi di Perpustakaan Nasional RI adalah melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan. Mekanisme pengembangan koleksi yang sering dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya perpustakaan adalah melalui pembelian yang sesuai visi, misi, serta kebutuhan pemustaka. Sehingga diharapkan kebutuhan pemustaka akan informasi yang tepat dan cepat dapat terpenuhi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa koleksi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan layanan perpustakaan. Pengembangan koleksi yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah anggaran, sistem seleksi, cara pengadaan bahan perpustakaan, dan lain-lain.

Perpustakaan Nasional RI dan berbagai jenis perpustakaan yang ada di Indonesia selama ini cara pengadaannya selalu mengikuti aturan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, melalui metode pemilihan penyedia barang / jasa lainnya dilakukan dengan pelelangan umum / pelelangan sederhana, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

 

Landasan

  1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  3. Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 38 ayat (4) huruf d
  4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.011/2013 tentang buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
  6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI;
  7. Surat petunjuk yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) Nomor : D-3251/LKPP/D-IV.1.1/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang petunjuk dalam pengadaan bahan perpustakaan,
  8. Visi, Misi dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI  Tahun 2010 – 2014, dan
  9. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional, tahun 2012

 

Maksud dan Tujuan

Tujuan pengadaan bahan perpustakaan dilaksanakan secara langsung ke penerbit (untuk bahan perpustakaan terbitan dalam negeri) dan agen tunggal di Indonesia (untuk bahan perpustakaan terbitan luar negeri) adalah dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang up to date, current dan tidak out of print, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyukseskan gemar membaca dengan tetap tidak menyalahi prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah acuan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan koleksi secara terarah, benar, efektif dan efisien.

 


Berita Terkait


0 Komentar :

Kirim Komentar :
Nama
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)