Lokakarya Tata Cara Pengusulan DUPAK dan Perhitungan Angka Kredit untuk Calon Pustakawan Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, 30 Juni 2020

Dalam rangka persiapan pengangkatan CPNS formasi pustakawan ke dalam jabatan fungsional pustakawan, Pusat Pengembangan Pustakawan menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Pustakawan dengan tema Tata Cara Pengusulan DUPAK dan Perhitungan Angka Kredit. Mengingat banyaknya jumlah calon pustakawan yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, lokakarya dibagi ke dalam beberapa gelombang sesuai dengan unit kerja. Untuk calon pustakawan dari Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, lokakarya diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 untuk kategori pustakawan keahlian, dan hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 untuk kategori pustakawan keterampilan. Kegiatan yang dilangsungkan di Ruang Teater Perpustakaan Nasional RI di Jalan Salemba Raya No. 28A ini berlangsung dari pukul 08.30 hingga pukul 12.00 WIB. Walaupun para peserta harus berkumpul dalam satu ruangan di tengah kondisi pandemi, namun pelaksanaan kegiatan ini tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yaitu dengan tetap mengenakan masker dan menjaga jarak selama acara berlangsung. Panitia penyelenggara juga terlihat sigap dalam mengarahkan para peserta agar mengosongkan dua kursi di sebelahnya guna membatasi jarak masing-masing peserta agar tidak saling berdekatan dengan peserta lainnya.

Bertindak sebagai narasumber dalam lokakarya ini adalah Ibu Indra Astuti, S.S., M.P. yang merupakan pustakawan dari Pusat Pengembangan Pustakawan. Sebelum masuk ke materi inti, lokakarya yang dimoderatori oleh Bapak Joko Sumarto ini terlebih dahulu dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan, Ibu Dra. Opong Sumiati, M.Si. Dalam sambutannya, beliau berpesan kepada para peserta untuk memanfaatkan lokakarya ini dengan sebaik-baiknya. Beliau juga mengingatkan para peserta untuk tidak segan bertanya kepada narasumber apabila masih ada hal yang belum dipahami selama kegiatan berlangsung. Karena menurutnya, pengangkatan pertama ini merupakan langkah awal sekaligus modal untuk berkarir sebagai pejabat fungsional pustakawan.

 

Setelah sambutan dan pembukaan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Dalam paparannya, Ibu Indra selaku narasumber menjelaskan berbagai hal yang perlu diketahui oleh peserta dalam rangka mempersiapkan diri untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional pustakawan, termasuk di dalamnya mengenai pembuatan DUPAK sebagai instrumen penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional. Secara umum, materi yang dibahas dalam lokakarya ini bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permenpan) Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu hal menarik yang disampaikan oleh narasumber adalah terkait dengan ditiadakannya uji kompetensi sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 75 huruf (e) untuk jabatan fungsional keahlian dan pasal 78 huruf (e) untuk jabatan fungsional keterampilan dalam PP Nomor 11 tahun 2017. Perubahan tersebut tertuang pada PP Nomor 17 tahun 2020 dalam pasal yang sama. Menurut Ibu Indra, alasan ditiadakannya uji kompetensi tersebut dikarenakan para peserta telah mengikuti dan lulus ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ketika mengikuti proses seleksi CPNS. Beliau mengatakan bahwa SKB yang telah dikerjakan oleh lulusan formasi CPNS tahun 2018 dianggap setara dengan uji kompetensi pustakawan.

Paparan dari narasumber kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berbagai materi yang telah disampaikan nampaknya menggugah para peserta untuk membuka ruang diskusi dengan narasumber. Sesi tanya jawab ini diramaikan oleh lima penanya. Tampil sebagai penanya adalah M. Ansyari Tantawi Nasution, S.Hum., Yulianah, S.Hum., Rizky Catur Utomo, S.Hum., Diny Albayyinah, S.Hum., dan Riki Setia Budi, S.Hum. Sesi tanya jawab ini berlangsung secara interaktif karena hampir setiap penanya kembali menanggapi jawaban dari narasumber, sehingga pertanyaan dan jawaban yang muncul mampu memantik pertanyaan dan jawaban baru yang lebih dalam.

Sebagai penutup, narasumber berpesan agar para peserta selalu berpegang kepada Permenpan Nomor 9 tahun 2014 dan Perka Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 tahun 2015 sebagai pedoman dalam menentukan dan melakukan kegiatan kepustakawanan.  Tidak lupa, beliau juga mengingatkan agar setiap kegiatan kepustakawanan yang dilakukan harus atas sepengetahuan dan seizin dari atasan dan kegiatan tersebut haruslah disertai dengan bukti fisik yang sesuai agar dapat diakui dan dinilai oleh tim penilai. Semua hal tersebut tentunya perlu dipahami dan diterapkan dengan baik oleh setiap pejabat fungsional. Karena sejatinya, karir seorang pejabat fungsional sangat dipengaruhi oleh angka kredit, sehingga seorang pejabat fungsional harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan ruangan, panitia mengingatkan peserta untuk mengisi formulir evaluasi kegiatan secara online sebagai syarat untuk pengambilan sertifikat. (SA)

Comments


Tambah Komentar


Silahkan Login Dulu

Login

Sidebar Menu